DIREKTUR Eksekutif Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono menilai, rangkaian bencana ini terjadi sebagai dampak dari pilihan kebijakan pembangunan, pengelolaan tata ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam yang mengabaikan batas kemampuan ekologi. Alam menjadi rusak dan berdampak pada bencana.
Menurut Indra, selama ini pemerintah, termasuk kelompok pengusaha, melihat alam sebagai komoditas ekonomi yang harus terus menerus dieksploitasi demi keuntungan mereka. Padahal, bagi masyarakat di kawasan tersebut, alam adalah ruang hidup yang menjamin keberlangsungan hidup dan keselamatan mereka.
“Pembangunan masih melihat alam sebagai ruang ekonomi semata. Padahal hutan, mata air, dan mangrove adalah penyangga keselamatan warga. Ketika semua itu rusak, bencana tinggal menunggu waktu,” katanya.
Indra mengungkapkan, bencana di Jawa Timur saat ini diakibatkan oleh salah urus tata ruang. Salah urus ini berdampak pada kerentanan wilayah hulu hingga hilir. Di hulu DAS Brantas, ia mencontohkan, terjadi alih fungsi hutan masif untuk ekspansi wisata buatan dan tambang. Di hilir pesisir Utara Jawa, ekspansi industri, alih fungsi mangrove dan tambang karst juga tak kalah ganas.
Indikator Bencana Permanen
Apa yang diungkap Indra benar adanya. Salah satu wilayah di Jawa Timur yang pada 2025 lalu didera bencana hidrometeorologi cukup parah adalah Kota Malang. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Malang, Prayitno mengatakan, terjadi tren peningkatan bencana alam dalam tiga tahun terakhir. Utamanya disebabkan curah hujan tinggi serta perubahan cuaca ekstrem di wilayah Kota Malang.
"Trennya naik seiring isu perubahan iklim dan perubahan cuaca. Banjir yang mendominasi, ya. Kalau di 2024 itu total titik sebaran bencana ada sebanyak 450 kejadian. Selain intensitas hujan yang tinggi, mungkin perlu treatment pada sistem drainase dan lain sebagainya," ujar Prayitno, pada Desember 2025 lalu.
Seperti yang sudah-sudah, pemerintah selalu menggunakan narasi ‘bencana alam’ dengan dalih akibat curah hujan tinggi. Cuaca ekstrem atau curah hujan tinggi tanpa menyebut kegagalan daya dukung lingkungan yang disebabkan tata kelola ruang yang salah. Alhasil, respon kebencanaan bersifat jangka pendek, misalnya sebatas perbaikan drainase.
Masih dari sumber yang sama, data sampai Desember 2025, BPBD Kota Malang mencatat ada 529 kejadian bencana. Angka ini melonjak drastis dibandingkan tiga tahun belakangan. Pada 2022 tercatat ada 479 kejadian bencana. Lalu pada 2023 sempat turun 257. Namun, pada 2024 terjadi lonjakan dengan 450 kejadian. Dari data ini, terlihat sifat bencana mulai permanen.
“Bencana permanen ini tidak lepas dari sebab akibat keputusan-keputusan pemerintah. Misalnya izin alih fungsi lahan di kawasan hulu. Dengan merusak hutan, maka karbon yang dihasilkan manusia tidak terserap. Ini akan meningkatkan efek rumah kaca yang memberikan sumbangan pada terjadinya cuaca ekstrem,” jelas Indra.
Ia melihat pemerintah gagap dalam merespon situasi. Pasalnya, respon yang diambil sebatas solusi instan, contohnya dengan perbaikan drainase. Padahal, rusaknya wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) mengakibatkan hilangnya wilayah tangkapan air. Sehingga ketika hujan, air langsung turun ke wilayah yang lebih rendah termasuk risiko longsor.
“Dilihat dari pola keputusan pemerintah, tren bencana terus meningkat dan permanen. Pasalnya, keputusan yang diambil masih melihat hutan dan lingkungan dari kacamata bisnis, buka ekologis,” ungkap Indra.
Indra menambahkan, indikasi bencana permanen bisa dilihat dari apakah kebijakan pemerintah sudah berpihak pada keadilan ekologis atau tidak. Jika hutan dibiarkan gundul, daerah hulu DAS dirusak, kemudian perizinan alih fungsi lahan terus diobral, ini akan berakibat pada serapan karbon hilang, berakibat pada efek rumah kaca yang memperparah krisis iklim. Dari sanalah bencana menjadi permanen.
Deforestasi Lereng Arjuno-welirang
Di tengah bencana banjir besar dan longsor di Sumatera dan Aceh, muncul rencana alih fungsi kawasan hutan di lereng Arjuno-Welirang. Kawasan seluas 22 hektar hendak diubah dari hutan menjadi real estate atau permukiman mewah. Alih fungsi lahan hutan yang menjadi penyebab parahnya bencana Sumatera-Aceh lalu, tak menyurutkan niat pengembang membangun kawasan elite itu.
Praktik alih fungsi kawasan tangkapan air inilah yang memperparah dan membuat siklus bencana permanen. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono, kawasan lereng Arjuno-Welirang yang akan dijadikan real estate itu tepat berada di atas permukiman warga. Dengan dibukanya kawasan itu, potensi bencana banjir dan longsor semakin tinggi.
Indra mengungkapkan, kawasan yang hendak dibuka itu memang berstatus bekas hutan industri. Seharusnya, kata dia, kawasan itu dibiarkan tumbuh selayaknya ekosistem hutan sebagai bagian dari komitmen untuk memperbaiki tata ruang di kawasan hulu. Artinya, dalih kawasan eks hutan industri bisa dimanfaatkan untuk real estate, itu tidak sejalan dengan mitigasi bencana di masa depan.
“Di sini komitmen untuk memutus rantai siklus bencana permanen dipertayakan. Seharusnya kawasan eks hutan produksi itu dibiarkan tumbuh selayaknya hutan. Dikembalikan ke fungsinya. Tapi ini malah mau dibabat dan dibuka untuk vila mewah. Ini semacam menciptakan bencana bagi masyarakat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Pakar Mitigasi Kebencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Amien Widodo. Menurutnya, solusi untuk bencana hidrometeorologi harus komprehensif. Mulai dari wilayah hulu, tengah, dan hilir. Di wilayah hulu, kata Amien, mutlak harus berupa wilayah tangkapan air, yaitu hutan. Jika tidak, bisa dipastikan kawasan di bawahnya banjir dan longsor.
“Solusinya tidak bisa instan. Harus komprehenif terutama di wilayah hulu, hutannya. Jika wilayah hutan itu bisa menyerap 80 persen air, maka kalau wilayah itu rusak, akan membuat 80 persen air itu run-off (limpasan) ke bawah. Jadinya banjir dan longsor. Ini siklus air,” ungkap Amien.
Bencana Mengintip dari Pesisir
Salah satu keputusan pemerintah pusat yang dianggap menyiapkan bencana adalah Surabaya Waterfront Land (SWL) yang berlabel Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek reklamasi seluas seluas 1.082 hektar ini memiliki nilai investasi Rp70 triliun. Sejumlah pihak memperkirakan, bencana hidrometeorologi di Surabaya akan semakin parah ketika wilayah pesisirnya direklamasi.
Reklamasi memperparah sedimentasi di wilayah pesisir. Inilah yang berpotensi mengakibatkan banjir semakin parah di Surabaya. Wilayah reklamasi, dimanfaatkan untuk perumahan elite yang tentu saja dibangun dengan posisi lebih tinggi dibandingkan daratan utama Surabaya. Perairan yang diapit daratan dan pulau reklamasi akan semakin dangkal karena sedimentasi.
Selain banjir yang berpotensi semakin parah, bencana juga mengintip akibat rusaknya kawasan mangrove. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan KIARA, Erwin Suryana mengungkapkan, proyek reklamasi Reklamasi dilakukan dengan menimbun wilayah laut atau pesisir, berisiko merusak ekosistem penting seperti mangrove.
Untuk Surabaya, proyek SWL mengancam hilangnya sekitar 900 hektar mangrove akibat perubahan salinitas air. "Dalam kasus Surabaya, nilai investasinya cuma puluhan triliun untuk proses reklamasi itu. Tapi yang akan dihancurkan dari 900 hektar mangrove yang ini (kerugiannya) bisa ratusan triliun," ujar Erwin di Jakarta, November 2025 lalu.
Indonesia telah menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) ke UNFCCC pada akhir Oktober 2025, yang memuat target penurunan emisi gas rumah kaca untuk periode 2031–2035. Salah satu komitmennya adalah rehabilitasi mangrove. Namun, proyek-proyek nasional tak jarang menggerus kawasan mangrove, tak sesuai dengan komitmen SNDC.
Di sisi lain, ia menyoroti, regulasi tata ruang laut masih memberi ruang bagi reklamasi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dituding sebagai satu di antara celah yang memungkinkan proyek reklamasi bisa berjalan. Ia menekankan pentingnya pencegahan sejak dini dari pada menunggu kerusakan yang pasti terjadi.
"Makanya, kalau kami sih meminta moratorium atau menolak segala bentuk proses reklamasi yang ada di laut Indonesia saat ini," ucapnya.
Sementara di pesisir selatan Jawa Timur tengah terancam pertambangan skala besar. Di Tumpang Pitu, Banyuwangi, bukti dikeruk untuk syahwat perusahaan mendulang emas. Lalu di Trenggalek, perusahaan mengincar kandungan emas. Padahal, wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana dan rentan megathrust.
“Kombinasi peningkatan kejadian bencana dan tata ruang yang buruk ini memperbesar dampak serta memperluas wilayah terdampak bencana di Jawa Timur. Cuaca ekstream memang buruk namun kondisi alam yang semakin dirusak demi keserakahan memperparah kondisi ini,” tegas Indra.
BPBD Jawa Timur mencatat, sepanjang tahun 2025, ada sebanyak 531 kejadian bencana terjadi di provinsi ini. Mayoritas kejadian tersebut adalah bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem. Angka itu naik dibadingkan 2024 yang tercatat ada 393 kejadian. Selain menyebabkan kerusakan, bencana ini juga merenggut korban jiwa.
Indra mengingatkan, bencana tak memiliki KTP. Apa yang terjadi di wilayah hulu, berdampak di hilir sekalipun beda batas adminsitrasi. Ia mencontohkan, banjir di Jakarta, dipengaruhi kawasan hulu. Tekanan dari wilayah hulu juga semakin terasa. Di Jawa Barat, menjadi kawasan tangkapan air bagi DAS besar seperti Ciliwung, Citarum, dan Cisadane, mengalami alih fungsi lahan secara masif.
